P. DUNIA HUKUM

PENGANTAR

Judul Materi: DUNIA HUKUM

Kompetensi Dasar (KD) yang akan dicapai dengan materi ini adalah: Mahasiswa memahami dunia kerja secara praktis dan memahami serta menerapkan prinsip-prinsip Alkitabiah untuk  meraih sukses di marketplace.

Indikator-indikator pencapaian KD itu adalah:

  1. Memahami masalah dunia hukum (suatu pengantar)
  2. Memahami pandangan Alkitab tentang hukum (teologi hukum)
  3. Memahami dan menerapkan prinsip Alkitab bagi praktisi hukum

APAKAH HUKUM ITU?

Menurut Daliyo, dkk, (1989: hal 30), Hukum pada dasarnya adalah (1) peraturan tingkah laku manusia, (2) yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, (3) yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, (4) dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan).

Hukum objektif adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat. Dari sini berkembang pengertian (1) hubungan hukum, yaitu hubungan antar sesama anggota masyarakat yang diatur oleh hukum, dan (2) subyek hukum, yaitu masing-masing anggota masyarakat yang saling mengadakan hubungan hukum.

APAKAH HAK ITU?

Menurut Daliyo, dkk (1989: hal 32-34) Hak muncul karena adanya hubungan hukum. Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kapada subyek hukum. Hak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

(1)    Hak mutlak, yaitu kewenangan atau kekuasaan mutlak yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum. Hak mutlak terdiri dari

  1. Hak Asasi Manusia, misalnya hak untuk beragama.
  2. Hak Publik Mutlak, misalnya hak negara untuk memungut pajak
  3. Hak Keperdataan, misalnya hak orangtua atas anak

(2)    Hak relatif atau hak nisbi, adalah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang atau beberapa orang untuk menuntut agar orang lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

Hak dapat timbul karena beberapa sebab, yaitu (1) karena adanya subyek hukum baru, (2) karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh beberapa pihak yang mengadakan perjanjian, (3) karena adanya kerugian yang diderita oleh seseirang akibat kesalahan orang lain, (4) karena seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak itu, (5) karena kadaluwarsa (verjaring).

Hak dapat lenyap atau hapus karena beberapan sebab, (1) karena pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak ada pengganti atau ahli waris, (2) karena berlakunya hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi, (3) karena telah diterimanya sesuatu benda yang menjadi obyek hak, (4) karena kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak sudah dipenuhi, (5) karena kadaluwarsa (verjaring)

APAKAH KEWAJIBAN ITU?

Menurut Daliyo, dkk (1989: hal 34), Kewajiban muncul karena adanya hubungan hukum. Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum.

Kewajiban muncul atau lahir karena beberapa sebab, (1) karena diperolehnya suatu hak yang dengan syarat harus melakukan kewajiban tertentu, (2) karena adanya suatu perjanjian, (3) karena kesalahan seseorang sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, (4) karena telah menikmati hak tertentu yang harus diimbangi dengan kewajiban tertentu, (5) karena kadaluwarsa.

Kewajiban dapat hapus karena beberapa sebab, (1) karena meninggal dunia tanpa ada pengganti atau ahli warisnya, (2) karena masa berlaku habis dan tidak diperpanjang, (3) karena kewajiban sudah dipenuhi yang bersangkutan, (4) karena hak yang melahirkan kewajiban telah hilang, (5) karena kadaluwarsa atau verjaring extinctief, (6) karena ada ketentuan undang-undang, (7) karena kewajiban telah beralih atau dialihkan kepada pihak lain, (8) karena adanya sebab di luar kemampuan manusia

APAKAH FUNGSI HUKUM?

Menurut Daliyo, dkk, (1989: hal 40-41), hukum berfungsi untuk, (1) menjadi alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, (2) menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, (3) menjadi alat penggerak pembangunan karena mempunyai daya mengikat dan memaksa sehingga dapat dipakai sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat menjadi lebih baik, (4) menjadi alat kritik, bukan hanya untuk mengawasi masyarakat namun juga mengawasi pemerintah, para penegak hukum, dan aparatur pengawasan itu sendiri.

APAKAH UNDANG-UNDANG?

Menurut Daliyo, dkk (1989: hal 53-56) Undang-undang (UU) adalah peraturan negara yang dibentuk oleh perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. UU dibedakan, (1) UU dalam arti materiil, yaitu setiap peraturan perundangan yang isinya mengikat langsung masyarakat secara umum, (2) UU dalam arti formal, yaitu setiap peraturan perundangan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang melalui tata cara dan prosedur yang berlaku (di Indonesia, UU dalam arti formal dibentuk oleh Presiden dan DPR – Pasal 5 ayat 1 UUD 1945)

Bila telah memenuhi persyaratannya, UU berlaku bersifat mengikat. Persyaratan itu adalah (1) telah diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara, (2) dimuat dalam Lembaran Negara.

Kapan UU itu mulai berlaku, ketentuannya adalah, (1) sesuai dengan tanggal pengundangannya, (2) untuk Indonesia, jika tidak ada tanggal pengundangannya maka untuk daerah Jawa dan Madura adalah 30 hari setelah diundangkan, untuk daerah lain hari ke-100 sejak diundangkan.

Asas berlakunya UU adalah

(1)   UU tidak berlaku surut

(2)   UU yang berlaku kemudian membatalkan UU terdahulu, sejauh UU itu mengatur obyek yang sama (lex posterior derogat legi priori)

(3)   UU yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai derajat yang lebih tinggi, sehingga bila ada 2 macam UU yang tidak sederajat mengatur obyek yang sama dan saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan UU yang lebih tinggi (lex superior derogat legi inferiori)

(4)   UU yang khusus mengesampingkan UU yang bersifat umum sehingga bila ada 2 macam UU yang tidak sederajat mengatur obyek yang sama dan saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan UU yang lebih khusus (lex specialis derogat legi generali)

(5)   UU tidak dapat diganggu gugat. UU tidak berlaku bila

  1. Jangka waktu berlakunya UU itu habis
  2. Hal-hal atau obyek yang diatur sudah tidak ada
  3. UU itu dicabut oleh pembentuknya atau oleh instansi yang lebih tinggi
  4. Telah dikeluarkan UU baru yang isinya bertentangan dengan isi UU terdahulu

Tata urutan perundangan di Indonesia adalah (1) UUD 1945, (2) TAP MPR, (3) UU/PERPU (5) Pertaturan Pemerintah, (6) Keputusan Presiden, (7) Peraturan Menteri/Instruksi Menteri, (8) peraturan pelaksanaan lainnya.

APAKAH PERJANJIAN ITU?

Menurut Daliyo, dkk (1989: hal 62), Perjanjian (overeenkomst) adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Para pihak yang telah saling sepakat mengenai hal-hak yang dijanjikan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya. Perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (verbintenis). Salah satu pihak yang ingkar janji akan mendapat resiko untuk digugat oleh pihak yang dirugikan.

Perjanjian dianggap sah bila memenuhi syarat-syarat tertentu (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu, (1) orang yang mengadakan perjanjian harus cakap, artinya mampu membuat perjanjian yaitu dewasa dan tidak sakit ingatan, (2) ada kata sepakat atau persesuaian kehendak antara para pihak bersangkutan, (3) mengenai obyek tertentu, (4) dasar yang halal atau kuasa.

Perjanjian mengandung beberapa unsur (1) unsur essentialia, yaitu unsur syarat sahnya perjanjian, (2) unsur naturalia, yaitu unsur yang melekat pada perjanjian, (3) unsur accidentalia, yaitu unsur yang harus secara tegas dimuat dalam perjanjian, misalnya mengenai tempat tinggal yang dipilih.

Asas-asas dalam perjanjian adalah, (1) asas konsensualisme, atinya perjanjian itu telah terjadi bila telah ada konsensus antar pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, (2) asas kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas memgenai apa yang diperjanjikan dan bebas menentukan bentuk perjanjiannya, (3) asas pacta sunt servanda, artinya bila perjanjian itu telah disepakati berlaku mengikat para pihak yang bersangkutan, sebagai undang-undang.

APAKAH HUKUM PERDATA ITU?

Menurut Daliyo, dkk (1989: hal 71), Hukum Perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.

Hukum Perdata dibagi menjadi, (1) Hukum perorangan – personenrecht, (2) Hukum keluarga – familierecht, (3) Hukum harta kekayaan – vermogensrecht, (4) Hukum waris – erfrecht.

Menurut KUH Perdata (BW), hukum perdata dibagi menjadi 4, (1) Hukum tentang orang – buku I, (2) Hukum tentang benda – buku II, (3) Hukum tentang perikatan – buku III, (4) Hukum tentangg pembuktian dan kadaluwarsa – buku IV.

APAKAH HUKUM PIDANA ITU?

Menurut Daliyo, dkk (1989: 73-75), Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

Kepentingan umum yang dimaksud adalah (1) badan peraturan perundangan negara seperti negara, lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya, (2) kepentingan hukum setiap manusia misalnya jiwa, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan harta benda.

Hukum Pidana dibedakan sebagai berikut

(1)   Hukum Pidana Obyektif, yaitu peraturan yang memuat perintah dan atau larangan dengan disertai ancaman hukuman bagi para pelanggarnya. Dibagi menjadi dua

  1. Hukum Pidana Materiil, yaitu semua peraturan yang merumuskan tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan hukuman apa yang diterapkan. Hukum Pidana materiil dibedakan lagi menjadi
    1. i.      Hukum Pidana Umum
    2. ii.      Hukum Pidana Khusus (misalnya Hukum Pidana Militer, Hukum Pidana Fiskal, Hukum Pidana Ekonomi)
  2. Hukum Pidana Formil adalah peraturan hukum pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum pidana materiil. Hukum Pidana Formil memproses bagaimana menghukum atau tidak menghukum seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana (makanya disebut sebagai Hukum Acara Pidana)

(2)   Hukum Pidana Subyektif adalah hak negara untuk menghukum seseorang berdasarkan hukum obyektif, karena tidak dibenarkan setiap orang bertindak sendiri, menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

APAKAH SUBYEK HUKUM ITU?

Menurut Daliyo, dkk (1989: hal 98-99), Subyek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki dan kewajiban. Maka ia memiliki kewenangan untuk bertindak. Yang dapat menjadi subyek hukum adalah (1) manusia/orang – natuurlijke persoon, (2) badan hukum – recht persoon.

Seseorang dinyatakan wenang untuk melakukan tindakan hukum apabila, (1) telah dewasa, (2) sehat rohani dan jiwanya, tidak ditaruh di bawah pengampunan.

Badan hukum dibedakan menjadi 2, yaitu (1) Badan Hukum Publik yaitu badan hukum yang didirikan dan diatur menurut hukum publik, cotohnya desa, kotamadya, provinsi, dan negara, (2) Badan Hukum Perdata yaitu badan hukum yang didirikan dan diatur menurut hukum perdata, contohnya perseroan terbatas (PT), koperasi, yayasan, gereja (badan hukum perdata Eropa), gereja Indonesia, masjid, wakaf, koperasi di Indonesia.

APAKAH OBYEK HUKUM ITU?

Menurut Daliyo, dkk (1989: hal 100), Obyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek-subyek hukum. Obyek hukum biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subyek hukum.

Menurut  Pasal 503 KUH Perdata, benda dibedakan, (1) benda berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan indera manusia seperti rumah,tanah, mobil, (2) benda tidak berwujud yaitu semua hak seperti hak cipta, hak atas merk, dll.

Menurut Pasal 504 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi (1) benda bergerak, (2) benda tidak bergerak. Benda bergerak dibedakan menjadi, (1) benda yang bergerak sendiri, yaitu hewan, (2) benda yang dapat dipindahkan, misalnya meja, kursi, (3) benda yang bergerak karena penetapan undang-undang, yaitu hak pakai, sero, dan bunga yang dijanjikan. Benda yang tidak bergerak dibedakan, (1) benda tidak bergerak karena sifatnya, yaitu tanah atau rumah, (2) benda tidak bergerak karena tujuannya, misalnya gambar, kaca, alat percetakan di gedung percetakan, (3) benda tidak bergerak karena penetapan undang-undang, misalnya hak pakai, hak numpang, dan hak usaha.

APAKAH PERISTIWA HUKUM ITU?

Menurut Daliyo, dkk (1989: hal 101-102), Peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Misalnya, (1) peristiwa perkawinan pria-wanita, menimbulkan akibat berupa hak dan kewajiban suami-istri, (2) peristiwa kematian, menimbulkan akibat hukum berupa penetapan pewaris dan ahli waris, (3) peristiwa jual beli barang, menimbulkan hak dan kewajiban bagi si penjual dan si pembeli.

Peristiwa hukum dibedakan menjadi 2, (1) peristiwa hukum karena perbuatan subyek hukum, misalnya peristiwa tentang pembuatan surat waris, (2) peristiwa hukum yang bukan karena perbuatan subyek hukum, misalnya karena kematian seseorang, dan karena kadaluwarsa (kedaluwarsa aquisitief = kadaluwarsa yang menimbulkan hak; kadaluwarsa extinctief = kadaluwarsa yang melenyapkan kewajiban).

Perbuatan subyek hukum dibedakan, (1) perbuatan subyek hukum yang merupakan perbuatan hukum, misalnya perjanjian jual beli, dan perjanjian sewa menyewa rumah, (2) perbuatan subyek hukum yang bukan merupakan perbuatan hukum.

APAKAH PERBUATAN HUKUM ITU?

Menurut Daliyo, dkk (1989: hal 103), Perbuatan hukum adalah perbuatan atau tindakan subyek hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum yang dikehendaki oleh pelaku. Misalnya tindakan mengadakan perjajjian sewa menyewa rumah.

Perbuatan hukum dibedakan menjadi, (1) perbuatan hukum bersegi satu atau sepihak, misalnya subyek hukum memberi surat wasiat, (2) perbuatan hukum bersegi dua atau timbal balik, misalnya mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah, (3) perbuatan hukum bersegi banyak, misalnya perjanjian yang banyak pihak terlibat di dalamnya.

APAKAH HUBUNGAN HUKUM ITU?

Menurut Daliyo, dkk (1989: hal 104), Hubungan hukum adalah hubungan antara subyek hukum yang diatur oleh hukum. Isinya adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hubungan hukum dibedakan menjadi 2, (1) hubungan hukum sepihak, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak secara berlawanan, misalnya kasus penghibahan atas tanah dari orangtua angkat kepada anak angkatnya, (2) hubungan hukum timbal balik, yaitu hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak bersangkutan, misalnya perjanjian jual beli sebidang tanah.

APAKAH AKIBAT HUKUM ITU?

Menurut Daliyo, dkk (1989: hal 104), Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Misalnya, timbulnya hak dan kewajiban bagi si pembeli dan penjual rumah adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli rumah antara pemilik dan pembeli.

APAKAH PENAFSIRAN HUKUM ITU?

Menurut Daliyo, dkk (1989: hal 111-115), Penafsiran Hukum adalah tindakan hakim untuk melakukan penafsiran atas undang-undang guna menemukan hukumnya. Penafsiran itu dilakukan karena hukum yang sudah dikodifikasikan sifatnya statis, sulit diubah dan kaku. Keadaan itu berakibat bahwa hukum selalu ketinggalan zaman karena kenyataannya perkembangan masyarakat lebih cepat daripada perkembangan perundang-undangan.

TEOLOGI HUKUM

TUHAN ITU RAJA, PEMBUAT HUKUM. Yesaya dipanggil untuk melayani setelah berjumpa dengan Tuhan yang menyatakan diri sebagai Raja (Yehovah Melek). Alkitab mencatat pengalaman Yesaya: Namun mataku telah melihat Sang Raja yakni Tuhan semesta alam (Yes 6:5). Pemazmur juga mengatakan: Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya (Mzm 10:16). Sebagai Raja, Tuhan mempunyai kekuasaan legislatif, yaitu membuat undang-undang (hukum). Dan, Ia menegakkan hukum, siapa yang melanggar perintah-perintah-Nya akan dihukum oleh-Nya. Alkitab mengatakan, ”Sebab Tuhan ialah Hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita” (Yes 33:22)

PERCAYA YESUS MAKA TIDAK DIHUKUM. Prinsipnya, manusia itu berdosa dan tidak bisa membenarkan dirinya sendiri (Rom 3:9-18, 23). Usaha perbuatan baik dan amal salehnya tidak bisa membuatnya benar di mata Tuhan yang Mahabenar. Manusia dibenarkan di hadapan Tuhan jika ia percaya kepada Yesus Kristus. Alkitab menegaskan, ”Manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat” (Rom 3:28). Alkitab juga menandaskan, ”Dan mereka yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga dimuliakan-Nya” (Rom 8:30). Karena dibenarkan oleh Kristus maka orang percaya dibebaskan dari hukuman (Rom 8:1, 33, 34) dan dibebaskan dari murka Tuhan (1 Ptr 2:24).

ALKITAB ADALAH HUKUM. Alkitab itu berisi perintah-perintah Tuhan dan janji-janji berkat bagi mereka yang mau mentaatinya. Perjanjian Baru bersifat menyempurnakan Perjanjian Lama. Standar PB lebih tinggi, misalnya dalam soal ukuran perzinahan. Yesus mengajarkan hukum sebagai berikut, ”Kamu telah mendengar firman (PL): Jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu (PB): Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya” (Mat 5:27-28).

YESUS HAKIM DI AKHIR JAMAN. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus-Nya, hendak menghakimi semua orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik, yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista, yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan (Yud 14).

Semua orang berdosa. Sejak lahir sudah berdosa, apalagi ditembah berbagai-bagai dosa perbuatan yang dilakukan selama hidup. Jadi, semua manusia pasti akan dihukum. Manusia bisa lepas dari hukuman itu apabila bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Yaitu menerima-Nya sebagai Tuhan dan Juruselamat secara pribadi.

Yesus sangat mengasihi orang berdosa. Karenanya Ia rela disalibkan, mati dan turun ke kerajaan maut. Itu dilakukan untuk menebus dosa manusia. Yesus senantiasa berempati kepada pendosa dalam rangka memperdemaikan manusia dengan Tuhan. Namun, lain sekarang lain nanti! Sekarang, Yesus adalah sosok Gembala Agung yang panjang sabar menghimbau pertobatan manusia. Adapun nanti, Yesus adalah Hakim yang akan tanpa kompromi memisahkan domba-domba-Nya dari kambing-kambing. Yesus akan menyatakan diri sebagai Raja dan Hakim yang penuh otoritas.

Bapa memberikan otoritas penuh kepada Yesus untuk menjalankan tugas penghakiman. Yohanes mengatakan, ”Bapa tidak menghakimi siapa pun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa” (Yoh 5:22-23). Kitab Wahyu mencatat bagaimana Yesus sebagai Hakim akan bertindak penuh kuasa tanpa mengenal kompromi lagi: ”Dan dari mulut-Nya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi da Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah, Yang Mahakuasa” (Why 19:15). Jauh-jauh hari, pemazmur sudah mengatakan, ”Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang perikuk” (Mzm 2:9).

Kita yang masih hidup sekarang harus bisa memahami Pribadi Yesus secara menyeluruh. Terkadang kita hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu sosok Kristus yang lemah lembut, penuh belas kasihan, dan Mahapengampun. Karena itu kita sering hidup tidak benar dan tidak kudus dan tidak melaksanakan perintah-perintah-Nya. Pikir kita, ”Ah, tokh Yesus pasti mengampuni dan mengasihi kita, bukan?” Kita lupa bahwa Dia adalah Raja dan Hakim, Pembuat hukum yang tegas dan berlaku adil. Karena itu Tuhan sering menegur dan menghajar kita supaya kita bertobat (band. Why 3:19). Lebih baik dipukul Tuhan sekarang daripada dipukul dengan gada-Nya pada hari penghakiman di akhir jaman nanti. Kalau kita mau ditegur Tuhan sekarang dan kemudian bertobat lalu bertumbuh dalam kebenaran, Tuhan akan meluputkan kita dari hari penghakiman akhir yang mengerikan itu.

ORANG KRISTEN DAN HUKUM

Orang percaya mempunyai dua kewargaan. Pertama, kita adalah warganegara dunia karena masih tinggal di dunia. Kedua, kita adalah warga kerajaan sorga. Paulus mengatakan, ”Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat” (Flp 3:20).

Sebagai warganegara di dunia, orang percaya wajib taat kepada Pemerintah dan hukum-hukumnya. Paulus mengatakan, ”Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah” (Rom 13:1).

Namun, orang Kristen harus menguasai hukum dan bersikap kritis terhadapnya. Kalau diperlakukan tidak adil, orang Kristen harus tahu cara membela diri demi penegakkan hukum. Ketika hendak diperlakukan tidak adil, Paulus membela hak-hak hukumnya sebagai warganegara sehingga tidak jadi dihukum. Hal itu dicatat Lukas sebagai berikut (Kis 22:25-29): Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas: ”Bolehkah kamu menyesah seorang warganegara Rum, apalagi tanpa diadili?” Mendengar perkataan itu perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya: ”Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warganegara Rum” Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata: ”Katakanlah, benarkah engkau warganegara Rum?” Jawab Paulus: ”Benar.” Lalu kata kepala pasukan itu: ”Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal.” Jawab Paulus: ”Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku.” Maka mereka yang harus menyesah dia, segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut, setelah ia tahu bahwa Paulus, yang ia suruh ikat itu, adalah orang Rum.

PENEGAK HUKUM YANG BAIK

Bila bekerja di bidang hukum, pertama, orang Kristen harus memiliki hikmat illahi sehingga bisa menengani dan memutuskan masalah-masalah (perkara-perkara) dengan cerdas seperti Raja Salomo (1 Raj 3:16-2). Kedua, penegak hukum Kristen harus bersikap adil (band. Luk 18:1-8). Ketiga, orang Kristen yang berkiprah di dunia hukum harus berpihak pada dan membela kebenaran. Keempat, harus mempunyai beban untuk menolong orang-orang – yang benar – namun tertekan karena hukum. Menjadi pembela yang berbelas kasihan terhadap yang tidak mampu. Kelima, menjaga integritas, bebas korupsi-kolusi-nepotisme. Keenam, menjadi pendamai yang baik (”Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah” – Mat 5:9). Kalau ada kasus perceraian misalnya, kita harus mengupayakan perdamaian.

Karena itu, orang Kristen yang hendak bekerja di dunia hukum perlu kuat dalam karakter dan diurapi Roh Kudus. Ia harus berdoa memohon hikmat kepada Tuhan, seperti doa Salomo: ”Berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat” (1 Raj 3:9). Karena doa itu maka Salomo diberi karunia hikmat yang luar biasa dalam bidang hukum. Keputusan yang diambilnya luar biasa (1 Raj 3:16-27). Rakyat pun memuji kearifan Salomo (”Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat, bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan” – 1 Raj 3:28).

SOAL

  1. Mengapa orang Kristen harus memahami hukum?
  2. Jelaskan pandangan Alkitab tentang Tuhan sebagai Hakim.
  3. Bagaimana karakteristik unggul orang Kristen yang terjun di dunia hukum.

TUGAS

Kalau ada gereja-gereja dirusak dan hamba-hamba Tuhan dianiaya, bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap sehubungan dengan masalah hukum? Rumuskanlah langkah-langkah apa yang sebaiknya kita lakukan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: